TNI Hentikan Operasi Tempur di Wilayah Konflik Poso Sulawesi Tengah

SuaraSulsel.id - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pembinaan teritorial menjadi operasi utama di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka yang menaungi Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

“Jadi intinya geografi, demografi, dan komunikasi dengan kondisi sosialnya, tetapi utamanya adalah pembinaan teritorial,” kata Panglima saat rapat bersama Pangdam XIII/Merdeka sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu 16 Februari 2022.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh menyampaikan konsep perubahan operasi terutama di daerah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah.

Di samping itu, ia menyampaikan Kodam XIII/Merdeka mengutamakan operasi pengamanan di pulau-pulau terluar pada 2022. Beberapa pulau, termasuk di antaranya Pulau Miangas di Sulawesi Utara berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.

Baca Juga: Komnas HAM: Dugaan Menguatkan Pelaku Penembakan Warga Tolak Tambang Adalah Anggota Polres Parigi Moutong

Terkait operasi di Poso, Alfred menyampaikan pihaknya tidak lagi mengedepankan operasi tempur. Melainkan mengutamakan pembinaan teritorial dan komunikasi bersama masyarakat setempat.

Dengan demikian, pos-pos jaga Satgas Madago Raya di Poso yang mulanya mendukung operasi tempur, saat ini menjadi bagian komando rayon militer (koramil).

Pangdam XIII/Merdeka menerangkan setidaknya ada 40 pos jaga Satgas Madago Raya yang berada di bawah naungan TNI dan Polri.

Nantinya, kata dia, pos-pos jaga TNI akan menjadi pos-pos koramil.

“Sesuai dengan arahan (Panglima) kami akan membentuk 12 pos dengan kekuatan di setiap pos satgas 20 orang. Kemudian, kami akan sampaikan tugasnya sesuai arahan Bapak, kami akan melaksanakan tugas-tugas koramil, yaitu pembinaan teritorial,” terang Alfred.

Baca Juga: Desak Polri Usut Tuntas Penembakan Warga di Sulteng, LPSK: Pelaku Harus Diproses Hukum Pidana

Satgas Madago Raya yang merupakan Tim Gabungan TNI dan Polri dibentuk sejak 1 Januari 2021 untuk menangkap petinggi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.