SuaraSulsel.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan surat permohonan maaf untuk warga Rongkong di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Permohonan maaf itu terkait hasil penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016.
Dalam surat itu dijelaskan peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya bernama Iriani menulis di jurnal Walasuji volume 7 nomor 1 berjudul Mangaru. Mangaru adalah salah satu seni tradisional di Luwu.
Pada halaman 113, dituliskan soal stratifikasi sosial yang dinilai merendahkan suku Rongkong. Karena isinya disebutkan soal warga Rongkong adalah 'kaunan' atau pesuruh. Sehingga dinilai merendahkan suku Rongkong.
Petinggi adat suku Rongkong kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Luwu Utara, pekan lalu. Jurnal tersebut dinilai sangat merendahkan warga Rongkong.
Baca Juga: Rusa di New York Terpapar Omicron, Peneliti Khawatirkan Bakal Muncul Varian Baru
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Andi Syamsu Rijal mengatakan pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf ke pemangku adat Rongkong secara terbuka sejak tahun lalu. Seluruh publikasi jurnal soal Walasuji berjudul Mangaru juga ditarik.
"Kami ingin menyampaikan salah dan khilaf dalam artikel tersebut. Itu diluar kesengajaan kami," kata Syamsu.
Ia menjelaskan Balai Pelestarian Nilai Budaya punya tugas dan fungsi melestarikan nilai-nilai budaya di Sulsel, Barat dan Tenggara. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengkajian nilai-nilai budaya di berbagai daerah termasuk masyarakat Rongkong.
"Kami memahami sepenuhnya bahwa dalam sejarah kerajaan Luwu, masyarakat Rongkong memiliki peran sangat penting dalam struktur kerajaan. Bahkan orang Rongkong memiliki posisi sangat strategis," katanya.
Syamsu Rijal menambahkan akan membuka ruang diskusi secara terbuka yang bertujuan untuk meluruskan informasi tentang adat Rongkong dan akan disiarkan secara terbuka. Mereka juga mendorong program-program pengkajian lebih lanjut terutama terkait nilai-nilai budaya masyarakat Rongkong.
Baca Juga: Peneliti Toyota Kembangkan Sistem Drifting Otonom Gunakan Toyota GR Supra
Sementara, Kapolres Luwu Utara AKBP Alfian Nurnas mengaku laporan warga tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya berusaha menempuh jalur mediasi terkait kasus tersebut.
Perwakilan Suku Rongkong melaporkan peneliti terkait pencemaran nama baik.
"Kita upayakan ada mediasi kedua bela pihak. Masih dalam tahap penyelidikan," tukas Alfian, Minggu, 13 Februari 2022.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Ini Efek Mengerikan Peluit Kematian Aztec ke Pendengaran dan Otak, Berani Coba?
-
Cerita 4 Perempuan Peneliti Hadirkan Solusi dari Tantangan Dunia Melalui Sains
-
Elektabilitas Berbeda Jauh, Begini Cara Kerja Survei Pilkada Jakarta yang Bisa Beda Hasil
-
Soal Ancaman Megathrust, Warga Ternyata Was-was dengan Bangunan Rumahnya Sendiri
-
Kapan Gempa Megathrust Terjadi di Indonesia? Ini Hasil Penelitian BRIN!
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis