Perempuan Papua Jadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru

SuaraSulsel.id - Fientje Suebu, perempuan Papua pertama yang diamanahkan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru.

Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi atas kepercayaan negara kepada perempuan Papua.

Mengutip Kabarpapua.co -- jaringan Suara.com, apresiasi ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jery Yudianto saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 26 Oktober 2021.

“Pada prinsipnya kita memberikan apresiasi. Karena proses menjadi pemilihan duta besar ini melalui prosedur yang tidak singkat ada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI,” kata Jery Yudianto.

Baca Juga: Atlet Peraih Medali di PON Belum Dapat Uang Kadeudeuh, Yana: Mungkin Sedang Dihitung

Menurut Jery, karier Fientje Suebu sebagai seorang diplomat asal Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sangat panjang.

Fientje sendiri sudah bertugas selama 31 tahun di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Beliau juga berkarir sudah sekian lama di kedutaan besar dan beliau juga awal karier di Kementerian Luar Negeri, otomatis kami memberikan apresiasi,” tuturnya.

Posisi Dubes Selandia Baru Sangat Strategis

Jery berpendapat posisi sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru sangat strategis. Sebab pemerintah sedang gencar melakukan Pasific Exposition untuk memperkenalkan perekonomian dan perdagangan Indonesia. Khususnya Papua untuk daerah Pasifik.

Baca Juga: Atlet Lampung Peraih Medali PON XX Papua Terima Apresiasi dan Penghargaan

Jery berharap terpilihnya Fientje Suebu ini akan memberikan warna bagi Indonesia. Demikian juga event nasional diharapkan akan terus dilakukan, bahkan yang melibatkan regional khususnya Papua, akan terus bertambah.

“Ada beberapa yang dilakukan oleh dubes sebelumnya, khusus ada event yang dalam waktu dekat ada Exposition 202. Kami Papua ikut berpartisipasi dan ada beberapa hal yang akan kita tampilkan secara virtual nanti, tentunya harapan kami bersama stakeholder, Pemerintah Pusat terlebih dengan Pemerintah Provinsi Papua dapat melanjutkan event itu,” pungkasnya.