Ini Kendala Penanganan COVID-19 di Wilayah Kepulauan

SuaraSulsel.id - Penanganan COVID-19 di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda. Karena ada sejumlah kendala. Kendala itu berupa keterbatasan alat transportasi dan kendala jaringan internet.

Temuan itu diperoleh Tim Kantor Staf Presiden (KSP) saat berkunjung ke Provinsi Maluku, pada pekan ini.

“Perlu pendekatan penanganan yang memperhatikan karakter provinsi kepulauan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Theofransus Litaay, di Ambon, Senin 6 September 2021.

Tim yang terdiri dari Tenaga Ahli Utama Theofransus Litaay dan Mufti Makarim Al Ahlaq serta tenaga profesional Raditya Herpramudita bertemu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan sejumlah perwakilan dari Jajaran Forpimda, seperti TNI, Polri, Lantamal, dan Badan Intelejen Negara (BIN) Provinsi Maluku.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, penanganan COVID-19 sudah berjalan dengan baik. Termasuk program percepatan vaksinasi.

“Vaksinasi siswa yang dilakukan secara masif di Kota Ambon dapat menjadi model sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN dalam meningkatkan capaian vaksinasi. Namun perlu dipikirkan pemecahan masalah vaksinasi untuk pulau-pulau selain pulau Ambon, terutama pulau-pulau kecil,” jelas Theo Litaay saat mengunjungi vaksinasi siswa di SMA Negeri 1 Ambon.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Mufti Makarim Al Ahlaq menambahkan, perlunya siasat lain untuk mengatasi kendala distribusi vaksin ke pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.

Kendala lain yang ditemui tim KSP ialah gangguan koneksi internet. Mengakibatkan terlambatnya pelaporan.

“Meski pun di data online status vaksin belum terpakai, faktanya di lapangan stok sudah tidak ada," tutur Mufti Makarim.

Baca Juga: Penelitian: Paparan Polusi Udara Tingkatkan Risiko Keparahan Covid-19

Di sisi lain, terbatasnya akses transportasi menjadikan keuntungan bagi provinsi kepulauan. Minimnya arus lalu lintas manusia yang masuk dan keluar kepulauan, membuat kasus COVID-19 rendah.

"Angka positif Covid-19 di luar Ambon relatif rendah, bahkan ada yang nol. Karena itu perlu diatur kelonggaran yang dapat diterapkan terkait kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan prokes,” tambah Mufti.

Selain melakukan verifikasi lapangan, KSP juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Partisipasi Masyarakat Dalam Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Masa Pandemi COVID-19.

FGD yang digelar daring tersebut mengundang sejumlah akdemisi dan tokoh masyarakat di Kota Ambon. Diantaranya Prof Martinus Saptenno Rektor Universitas Pattimura, Zainal Abidin Rahawarin Rektor IAIN Ambon, Pendeta Elifas Maspaitella Ketua Sinode GPM, dan Abidin Wakanno pakar sosiologi agama IAIN Ambon.