Bupati Alor Marah, Mau Lempar Kursi Anak Buah Menteri Sosial Tri Rismaharini

SuaraSulsel.id - Viral video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo marah-marah dan mengancam anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga Staf Menteri Sosial duduk sambil mendengar Bupati Alor Amon Djobo marah. Karena Kementerian Sosial memberikan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH melalui Anggota DPRD. Bukan lewat pemerintah Kabupaten Alor.

"Kamu tidak hargai pemerintah... Menteri (Sosial) juga tidak mengerti pola bantuan ke bawah," kata Amon Djobo dalam video berdurasi 3 menit.

Amon Djobo meminta pemerintah pusat tidak bermain politik dalam menyalurkan bantuan sosial untuk keluarga miskin. Sehingga bantuan harus tetap dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada yang berhak. Bukan melalui DPRD.

Baca Juga: Mensos Risma Beri Mainan ke Anak Kru Nanggala-402, Panik Pas Lihat Harga

"Jangan pakai politik. Dia (Menteri Sosial) tidak tahu teknis bantuan di bawah," katanya.

Bupati Alor Amon Djobo sampai mengancam Staf Kementerian Sosial yang datang berkunjung malam hari di rumah jabatan Bupati Alor.

"Saya lempar kau dengan kursi baru kau tobat," katanya dalam video.

Saking jengkelnya, Bupati Alor Amon Djobo sampai mengungkit kepemimpinan Tri Rismaharini di Surabaya. Dia menyebut Tri Rismaharini kerjanya hanya tanam bunga. Sehingga tidak tahu mekanisme penyaluran bantuan sosial di daerah.

"Menteri macam mana itu," katanya.

Baca Juga: Momen Mensos Risma Beri Mainan ke Anak Kru KRI Nanggala-402, Publik Terharu

"Besok kamu pulang sudah, besok saya kasih surat presiden,"

Saat dikonfirmasi wartawan, Bupati Alor Amon Djobo mengakui video tersebut. Kejadiannya sekitar awal Bulan April 2021.

Bupati Alor Marah karena bantuan untuk korban bencana badai Seroja diserahkan ke Ketua Partai Politik. Bukan ke pemerintah daerah.

Menurut Bupati Alor Amon Djobo, tindakan Kementerian Sosial tersebut sama saja tidak menghargai pemerintah daerah Kabupaten Alor. Sebab tidak ada aturan yang mengatur bantuan pemerintah untuk warga miskin diberikan ke Partai Politik untuk disalurkan ke korban bencana.

"Pantas itu tempat korupsi. KPK tangkap lagi saya suruh," katanya kesal.

Menurutnya pola penanganan bantuan bencana adalah program pusat untuk keluarga miskin. Penanganannya dibawah pemerintah. Bukan DPRD.