Merger 3 Bank Syariah Disebut Akan Memberi Keuntungan Bagi UMKM

SuaraSulsel.id - Merger Bank Syariah dinilai menjadi angin segar bagi UMKM. Alasannya, 23 persen anggaran disiapkan untuk usaha kecil pada tahun 2021.

Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri Arief Rosyid Hasan mengatakan, merger tiga bank ini memiliki aset Rp 214,6 triliun. Sementara modal intinya mencapai Rp20,4 triliun.

"Dari modal ini kita siapkan 23 persen untuk UMKM atau sekitar Rp53 triliun lebih. Ini jadi angin segar bagi UMKM kita," kata Arief Rosyid, Senin (21/12/2020).

Ia menambahkan bank hasil penggabungan dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah ini akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Baca Juga: Erick Thohir Blak-blakan Alasannya Melakukan Merger Bank Syariah BUMN

"Apalagi di tengah pandemi ini, UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mulai Februari tahun depan, kita mulai fokus (untuk pembiayaan) UMKM, bahkan ditarget sampai pelosok," bebernya.

Hingga kini, nilai total pembiayaan UMKM yang dimiliki ketiga bank syariah itu mencapai Rp 36,36 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan UMKM milik BNI Syariah Rp 5,99 triliun, Mandiri Syariah Rp 11,67 triliun dan BRI Syariah Rp 18,7 triliun.

Arief menambahkan jumlah aset dan modal inti tersebut menempatkan merger Bank Syariah ini masuk dalam 10 besar bank terbesar di Indonesia. Pihaknya menarget ekspansi dalam lima tahun ke depan.

Hasil penggabungan bank juga tercatat memiliki 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, serta didukung 20.000 lebih karyawan di seluruh Indonesia. Namun, Arief tak menampik nasabah Bank Syariah masih minim dibanding bank umum lainnya.

"Perbandingannya dengan bank lain memang masih timpang. Ibarat dari 100 nasabah bank lain, kita hanya 6. Ini yang kami harapkan setelah merger nanti, peningkatan nasabah turut naik," jelasnya.

Baca Juga: HSBC Indonesia Dukung Pemulihan Ekonomi dari Hantaman Pandemi

Arief mengaku seluruh pejabat Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditunjuk tersebut akan mulai bekerja efektif mulai 1 Februari 2021.