Gubernur Sulawesi Selatan Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda?

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, jika kasus positif Covid-19 terus meningkat pada daerah yang melaksanakan Pilkada, bisa saja pemungutan suara ditunda dengan alasan keselamatan rakyat.

"Bisa saja Pilkada ditunda," tegas Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Posko Penanganan Covid-19, Balai Kemanunggalan TNI Rakyat Makassar, Kamis (10/9/2020).

Hadir dalam acara ini Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Kejati Firdaus Dewilmar, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir, Ketua Bawaslu La Ode Arumahi, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Bupati Gowa Adnan Puritcha IYL.

Rapat Koordinasi Pilkada Serentak ini, menurut Nurdin Abdullah bertujuan untuk menyamakan sikap.

Gubernur meminta kepada para Calon Bupati dan Calon Wali Kota selalu mengedepankan keselamatan. Terutama keselamatan dari pandemi Covid-19. Jika tidak ingin pemerintah menunda lagi pilkada 2020.

"Pemungutan suara akan kita tunda dengan alasan keselamatan rakyat, kami harap pasangan calon baik wali kota/wakil walikota serta bupati dan wakilnya mengedepankan keselamatan terutama keselamatan dari pandemi corona," kata Nurdin.

Nurdin mengatakan, disiplin protokol kesehatan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Karena kepada pasangan calon diminta tidak melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan.

"Keberhasilan ini akan kita raih jika tidak ada yang dilanggar," ungkap Nurdin.

Mantan Bupati Bantaeng ini menambahkan, saat tahapan pendaftaran calon di Sulawesi Selatan, sejumlah bakal calon kepala daerah ditegur Mendagri Tito Karnavian. Karena melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga: Video Kampanye Buatannya Diedit, Kreator Konten asal Bontang Lapor Polisi

"Kita tidak ingin ada peringatan kedua kalinya. Jangan sampai pelaksanaan pilkada membuat tren kasus baru meningkat," ungkap Nurdin.

Saat pendaftaran calon kepala daerah di Sulsel, beberapa calon bupati petahana mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri.

"Ini tidak perlu berulang lagi. Kita bikin kesepakatan bersama untuk dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.

Nurdin Abdullah meminta kepada semua pihak, lebih khusus kepada pasangan calon bupati dan calon wali kota untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses pilkada.

"Bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Sulsel sudah melandai sebulan terakhir. Harapan kita tetap landai dan tidak ada lagi peningkatan kasus positif Covid-19 sampai pelaksanaan pencoblosan dan seterusnya," ujarnya.